Tradingan – #Presiden #PrabowoSubianto #mengungkapkan #pemerintah telah #menutup #sebanyak 290 #Badan #Usaha #Milik #Negara (#BUMN) yang dinilai tidak #menguntungkan, memiliki #kinerja #buruk, dan mengalami kerugian. Kebijakan #restrukturisasi tersebut diklaim telah menghasilkan #penghematan #biaya hingga Rp50 #triliun.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya saat penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin, 31 Agustus 2026.
Menurut Prabowo, penutupan ratusan perusahaan negara tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran terhadap struktur BUMN.
“Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN,” kata Prabowo.
Baca: Doktrin Bessent Mulai Membentuk Kebijakan Valas Global? Ini Dampaknya bagi Yen, Yuan, dan Dolar AS
Presiden menyebut, dari penutupan 290 BUMN tersebut, pemerintah telah menghemat sekitar Rp50 triliun. Penghematan terutama berasal dari berkurangnya biaya operasional dan overhead perusahaan.
Pemerintah Targetkan Pangkas 700 BUMN Lagi
Prabowo mengatakan restrukturisasi BUMN belum selesai. Pemerintah menargetkan penutupan atau perampingan terhadap sedikitnya 700 entitas BUMN lainnya hingga 31 Desember 2026.
Dengan langkah tersebut, jumlah entitas BUMN diharapkan jauh lebih ramping dibandingkan kondisi sebelumnya.
“31 Desember 2026 kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250,” ujar Prabowo.
Pernyataan terbaru tersebut menunjukkan pemerintah ingin memusatkan pengelolaan BUMN pada perusahaan yang dinilai produktif, sehat, serta mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Sebelumnya, dalam Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026, pemerintah menyebut jumlah BUMN beserta anak, cucu, dan cicit usahanya yang ditemukan ketika Danantara dibentuk mencapai 1.074 entitas. Pemerintah menilai struktur tersebut terlalu besar dan memiliki banyak lapisan pengurus.
Target Penghematan BUMN Bisa Tembus Rp100 Triliun
Selain penghematan Rp50 triliun yang telah dicapai, pemerintah menargetkan efisiensi lebih besar dari restrukturisasi BUMN.
Prabowo memperkirakan penghematan dapat mencapai Rp100 triliun, terutama dari pengurangan biaya rutin atau overhead seperti gaji direksi dan komisaris serta berbagai biaya operasional lainnya.
“Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris,” kata Prabowo.
Pemerintah sebelumnya juga menyatakan penghematan biaya overhead dari perampingan BUMN telah lebih dari Rp50 triliun dan menargetkan angka tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026.
Baca: Menggunakan AI untuk Mengukur Konsistensi Trading Plan
Efisiensi BUMN Bukan Sekadar Menutup Perusahaan
Kebijakan ini perlu dilihat sebagai bagian dari restrukturisasi korporasi yang lebih luas, bukan semata-mata pembubaran perusahaan.
Pemerintah ingin mempertahankan BUMN yang mampu menciptakan nilai tambah bagi negara dan masyarakat. Sementara perusahaan yang tidak produktif, mengalami kerugian berkelanjutan, atau memiliki struktur yang tidak efisien akan dievaluasi, digabungkan, direstrukturisasi atau ditutup sesuai kebutuhan.
Prabowo sebelumnya menyebut hanya perusahaan yang produktif dan menciptakan nilai tambah bagi rakyat yang akan dipertahankan.
Langkah tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah mengurangi pemborosan anggaran dan mengarahkan sumber daya negara ke sektor yang dianggap lebih produktif.
Kinerja Sejumlah BUMN Justru Menguat
Di tengah restrukturisasi, tidak seluruh BUMN berada dalam kondisi buruk. Sejumlah perusahaan pelat merah justru mencatatkan peningkatan kinerja keuangan pada 2026.
Salah satu contohnya adalah kelompok Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Empat bank BUMN—BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN—membukukan total laba bersih sekitar Rp74,43 triliun pada semester I 2026, meningkat 19,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
BRI mencatat laba sekitar Rp30,87 triliun, Bank Mandiri Rp30,41 triliun, BNI Rp10,75 triliun, dan BTN Rp2,40 triliun pada periode tersebut.
Data tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara BUMN yang masih memiliki fundamental kuat dengan perusahaan yang dinilai tidak lagi memberikan kontribusi optimal.
Dampak Kebijakan BUMN terhadap Pasar Saham
Restrukturisasi BUMN juga menjadi perhatian investor karena sejumlah perusahaan negara merupakan emiten besar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Saham-saham seperti BBRI, BMRI, BBNI, BBTN, TLKM, ANTM, PTBA, SMGR, PGAS dan sejumlah emiten pelat merah lainnya memiliki kapitalisasi pasar besar dan berpengaruh terhadap pergerakan indeks.
Pada perdagangan Senin, 31 Agustus 2026, IHSG ditutup menguat 7,36 poin atau 0,11% ke level 6.525,48. Nilai transaksi saham mencapai sekitar Rp25,02 triliun dengan volume perdagangan sekitar 51,34 miliar saham.
Penguatan tersebut membuat IHSG mengakhiri Agustus di zona positif. Secara bulanan, IHSG tercatat menguat sekitar 4,64% berdasarkan data perdagangan hingga penutupan 31 Agustus.
Bagi investor, restrukturisasi BUMN dapat menjadi sentimen positif apabila menghasilkan efisiensi, memperbaiki profitabilitas, dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Namun, dampaknya tetap akan bergantung pada bagaimana proses merger, likuidasi, restrukturisasi utang, serta pengelolaan aset dilakukan.
Rupiah Masih Menghadapi Tekanan
Dari pasar valuta asing, rupiah menutup perdagangan terakhir Agustus dengan pelemahan. Rupiah tercatat melemah sekitar 0,28% ke level Rp17.720 per dolar AS pada Senin, 31 Agustus 2026.
Sebelumnya, rupiah sempat berada di sekitar Rp17.750 per dolar AS pada perdagangan pagi. Pergerakan rupiah menjadi salah satu faktor yang terus diperhatikan investor karena perubahan nilai tukar dapat memengaruhi biaya impor, kewajiban valuta asing, dan kinerja perusahaan yang memiliki eksposur dolar AS.
Efisiensi BUMN Berpotensi Mengubah Struktur Ekonomi
Jika target restrukturisasi pemerintah terealisasi, jumlah perusahaan negara akan jauh lebih kecil dibandingkan struktur BUMN dan anak usahanya sebelumnya.
Pemerintah berharap langkah tersebut membuat pengelolaan aset negara menjadi lebih sederhana, mengurangi biaya birokrasi dan overhead, sekaligus meningkatkan fokus perusahaan terhadap kegiatan bisnis yang memberikan nilai tambah.
Dari sisi fiskal, penghematan Rp50 triliun yang telah diklaim pemerintah dapat menjadi ruang tambahan untuk mengalokasikan anggaran ke sektor lain. Prabowo mengatakan pemerintah juga telah melakukan efisiensi di berbagai bidang dan penghematannya secara keseluruhan mencapai lebih dari Rp200 triliun dan mendekati Rp300 triliun per tahun.
Namun, keberhasilan kebijakan tersebut pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah BUMN yang ditutup. Ukuran yang lebih penting adalah apakah perusahaan yang dipertahankan mampu meningkatkan laba, produktivitas, kontribusi terhadap penerimaan negara, pelayanan publik, serta menciptakan lapangan kerja.
Baca Juga: Bisakah AI Mendeteksi Kebiasaan Overtrading dari Trading Journal?
Investor Perlu Mencermati BUMN yang Tetap Dipertahankan
Bagi investor pasar modal, restrukturisasi ini membuat fundamental dan prospek masing-masing emiten BUMN semakin penting untuk diperhatikan.
Perusahaan dengan neraca sehat, pertumbuhan laba, arus kas kuat, efisiensi meningkat, serta posisi strategis dalam perekonomian berpotensi memperoleh manfaat dari konsolidasi tersebut.
Sebaliknya, perusahaan dengan utang tinggi, arus kas lemah atau ketergantungan terhadap dukungan pemerintah tetap memiliki risiko yang lebih besar.
Karena itu, kebijakan penutupan BUMN tidak otomatis berarti seluruh saham BUMN akan menguat. Investor tetap perlu melihat laporan keuangan, valuasi saham, prospek industri, kebijakan pemerintah, arus dana asing, serta kondisi ekonomi global sebelum mengambil keputusan investasi.
Kesimpulan
Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak menguntungkan dan berkinerja buruk, dengan penghematan sekitar Rp50 triliun.
Pemerintah selanjutnya menargetkan penutupan atau perampingan sedikitnya 700 entitas lagi hingga akhir 2026, dengan harapan jumlah BUMN dapat dipangkas menjadi sekitar 200-250 perusahaan menurut pernyataan terbaru Prabowo.
Target efisiensi yang lebih besar dipatok hingga Rp100 triliun dari pengurangan biaya overhead dan biaya rutin.
Bagi perekonomian dan pasar keuangan Indonesia, kebijakan tersebut menjadi salah satu agenda reformasi BUMN terbesar yang perlu dicermati. Efek akhirnya akan sangat bergantung pada kualitas restrukturisasi, kemampuan meningkatkan produktivitas perusahaan yang dipertahankan, serta pemanfaatan hasil efisiensi untuk kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Data pasar 31 Agustus 2026: IHSG 6.525,48 atau naik 0,11%; nilai transaksi sekitar Rp25,02 triliun; rupiah sekitar Rp17.720 per dolar AS.
