Tradingan – #Data #Tunggal #Sosial #Ekonomi #Nasional (#DTSEN) kembali menjadi #sorotan. Kali ini, #Menteri #Keuangan #Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan #akurasi data setelah mengetahui putranya tercatat dalam #desil 7, sementara seorang tukang becak justru disebut masuk desil 10.
Kondisi tersebut membuat Purbaya mempertanyakan bagaimana data kesejahteraan masyarakat dihitung dan diperbarui.
Pasalnya, semakin tinggi kelompok desil, semakin tinggi pula posisi tingkat kesejahteraan ekonomi yang tercermin dalam klasifikasi tersebut. Karena itu, informasi mengenai seorang tukang becak yang tercatat dalam desil 10 menjadi perhatian tersendiri.
Baca: Berbasis NIK, Rekening Massal Disiapkan untuk Seluruh Warga Indonesia
“Kenapa datanya salah? Saya enggak tahu. Saya belum pernah cek dengan BPS gimana metodologinya, itu urusan mereka, mereka lebih ahli harusnya kan,” kata Purbaya saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Anak Purbaya Masuk Desil 7
Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui putranya, Yudo Achilles Sadewa, tercatat dalam desil 7 pada data tersebut.
Di sisi lain, muncul kasus seorang tukang becak yang justru tercatat dalam desil 10. Perbedaan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat akurasi DTSEN dalam menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya.
Purbaya pun tidak ingin langsung menyimpulkan penyebabnya. Ia mengatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap data tersebut.
“Apalagi katanya anak saya desil 7, yang tukang becak ada desil 10. Kan enggak bener itu. Nanti saya cek lagi,” ujar Purbaya.
Purbaya Pertanyakan Metodologi Data
Menurut Purbaya, persoalan tersebut perlu dilihat lebih jauh, terutama dari sisi metodologi yang digunakan dalam menentukan kelompok kesejahteraan masyarakat.
Ia mengaku belum melakukan pengecekan secara langsung dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait bagaimana data tersebut dihitung.
Purbaya menyerahkan persoalan metodologi kepada BPS sebagai lembaga yang memiliki keahlian dalam bidang statistik dan pendataan. Namun, ia menilai adanya kasus yang dianggap janggal perlu ditelusuri agar tidak menimbulkan persoalan lebih besar.
Ia juga berencana melakukan pengecekan terhadap sejumlah sampel data untuk melihat apakah ketidaksesuaian tersebut hanya terjadi pada kasus tertentu atau terdapat persoalan yang lebih luas.
Baca: Laba Semen Indonesia (SMGR) Melonjak 471% Jadi Rp228 Miliar, Saham Bergerak Fluktuatif
Apa Itu Desil dalam DTSEN?
Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 tingkat desil, dengan desil rendah menggambarkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah, sedangkan desil yang lebih tinggi menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi.
Data tersebut menjadi penting karena pemerintah membutuhkan basis data untuk menentukan sasaran berbagai program sosial dan kebijakan ekonomi.
Dengan basis data yang akurat, bantuan dan program pemerintah diharapkan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sebaliknya, jika terdapat data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, terdapat risiko penerima yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak masuk dalam kelompok sasaran.
Bukan Sekadar Persoalan Angka
Kasus anak Purbaya yang tercatat desil 7 dan tukang becak yang disebut masuk desil 10 menunjukkan bahwa persoalan data kesejahteraan bukan sekadar masalah angka di dalam sistem.
Data tersebut dapat berhubungan dengan kebijakan pemerintah dan penentuan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran berbagai program.
Karena itu, validasi data menjadi bagian penting dalam proses pemutakhiran DTSEN.
Purbaya sendiri belum menyatakan secara pasti mengapa ketidaksesuaian tersebut dapat terjadi. Ia memilih untuk melakukan pengecekan lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan.
Purbaya Akan Cek Lagi Data DTSEN
Polemik ini membuat akurasi DTSEN kembali menjadi perhatian. Pemerintah membutuhkan data sosial ekonomi yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara tepat, terutama ketika data tersebut digunakan sebagai dasar kebijakan.
Purbaya mengatakan akan mengecek kembali persoalan tersebut.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, evaluasi terhadap proses pendataan dan pemutakhiran menjadi penting agar kasus serupa tidak berulang.
Pada akhirnya, kualitas data akan sangat menentukan ketepatan sasaran kebijakan pemerintah. Semakin akurat data yang digunakan, semakin besar pula peluang bantuan dan program sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
