Tradingan – #Pemerintah kembali #membuka #peluang untuk #menunda #penerapan #pemungutan #Pajak #Penghasilan (#PPh) Pasal 22 melalui #marketplace. #MenteriKeuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan tersebut masih akan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan daya beli masyarakat.
Baca: IHSG Rebound! Dibuka Menguat ke 6.277, Saham-Saham Ini Melesat
Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan menunda pemberlakuan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace hingga 31 Oktober 2026. Dengan keputusan tersebut, pemungutan pajak terhadap penghasilan pedagang online melalui platform perdagangan elektronik dijadwalkan mulai berlaku pada 1 November 2026.
Namun, jadwal tersebut belum sepenuhnya bersifat final. Purbaya menyatakan pemerintah masih memiliki opsi untuk kembali menunda penerapan kebijakan apabila kondisi ekonomi dalam beberapa bulan mendatang belum sesuai harapan.
Purbaya Buka Peluang Penundaan Pajak Marketplace
Purbaya menjelaskan, penundaan bukan berarti pemerintah membatalkan kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 dari pedagang online. Pemerintah hanya menyesuaikan waktu penerapannya dengan kondisi ekonomi.
Menurutnya, apabila kondisi perekonomian kembali memburuk atau daya beli masyarakat belum cukup kuat, penerapan kebijakan tersebut dapat ditunda lebih lama.
“Kalau kemarin bisa diundur kan. Nanti kalau keadaan ekonomi jelek, kita bisa undur lagi, tapi sekarang ditunda sampai Oktober dulu,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin melihat perkembangan ekonomi sebelum benar-benar memberlakukan pungutan pajak marketplace secara penuh.
Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Salah satu pertimbangan utama pemerintah adalah keinginan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar bisa mencapai level sekitar 6 persen.
Pemerintah menilai daya beli masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga konsumsi dan aktivitas ekonomi. Karena itu, penundaan pemungutan pajak marketplace diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi pedagang maupun konsumen untuk melakukan aktivitas ekonomi.
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak semata-mata disebabkan kondisi ekonomi yang dianggap buruk. Pemerintah justru ingin menjaga uang yang beredar di masyarakat agar konsumsi tetap berjalan.
“Bukan karena ekonomi masih jelek, kita ingin kamu bisa punya uang lebih banyak lagi untuk belanja,” kata Purbaya.
Dengan demikian, kebijakan penundaan pajak marketplace dapat dipandang sebagai salah satu langkah pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
PPh Pasal 22 Marketplace Dijadwalkan Berlaku November 2026
Ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.
Berdasarkan perkembangan terbaru, penerapannya ditunda hingga akhir Oktober 2026. Apabila tidak ada perubahan kebijakan lebih lanjut, pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace akan mulai berjalan pada 1 November 2026.
Kebijakan ini berkaitan dengan mekanisme pemungutan pajak atas penghasilan pedagang dalam negeri yang menjalankan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.
Pedagang Online Masih Menjadi Perhatian
Pajak marketplace menjadi perhatian karena aktivitas perdagangan melalui platform digital terus berkembang. Pemerintah sebelumnya menunjuk sejumlah marketplace sebagai pihak yang menjalankan mekanisme pemungutan pajak dari pedagang online.
Dalam skema yang telah disiapkan, pungutan PPh Pasal 22 dikenakan terhadap pedagang dengan ketentuan tertentu. Salah satu informasi yang telah disampaikan sebelumnya adalah tarif sebesar 0,5 persen dari omzet bruto bagi pedagang yang memenuhi kriteria, sementara pedagang dengan omzet di bawah batas tertentu mendapatkan perlakuan berbeda sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Karena kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan arus kas pedagang online, pemerintah juga mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha dan kondisi daya beli masyarakat sebelum penerapannya dilakukan.
Mengapa Pajak E-Commerce Ditunda?
Penundaan pemungutan pajak marketplace pada dasarnya berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi dan konsumsi domestik.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tercatat 5,29 persen. Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang diperhatikan pemerintah dalam menentukan momentum penerapan kembali kebijakan pajak marketplace.
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga memperhatikan indikator lain, termasuk tingkat kepercayaan konsumen dan perkembangan konsumsi masyarakat. Artinya, keputusan penerapan pajak tidak hanya bergantung pada satu indikator ekonomi.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat kebijakan perpajakan tetap berjalan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap aktivitas perdagangan dan daya beli masyarakat.
Apa Dampaknya bagi Penjual Online?
Bagi pelaku usaha yang berjualan melalui marketplace, penundaan tersebut memberikan tambahan waktu untuk mempersiapkan administrasi dan memahami mekanisme perpajakan yang akan berlaku.
Pedagang juga dapat memanfaatkan periode penundaan untuk memperbaiki pencatatan transaksi, menghitung biaya usaha, serta menyesuaikan strategi harga apabila pungutan pajak kembali diberlakukan.
Sementara bagi konsumen, kebijakan ini diharapkan ikut menjaga daya beli karena pemerintah ingin mempertahankan aktivitas belanja masyarakat sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, pelaku usaha tetap perlu mengikuti perkembangan aturan resmi dari pemerintah karena jadwal penerapan dapat berubah apabila kondisi ekonomi mengalami perkembangan tertentu.
Pemerintah Masih Evaluasi Kondisi Ekonomi
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah masih mempunyai ruang untuk mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut. Jika kondisi ekonomi membaik, pemungutan pajak dapat kembali dijalankan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Sebaliknya, apabila perekonomian dan daya beli masyarakat belum cukup kuat, pemerintah dapat mempertimbangkan penundaan kembali.
Baca: Bybit Indonesia Targetkan 20 Persen Pangsa Pasar Kripto, Incar Posisi Tiga Besar
Dengan strategi tersebut, pemerintah berupaya mencari keseimbangan antara kebutuhan meningkatkan penerimaan negara dari sektor digital dan menjaga konsumsi masyarakat.
Untuk saat ini, pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace ditunda hingga 31 Oktober 2026, dengan jadwal penerapan berikutnya pada 1 November 2026, namun pemerintah masih membuka kemungkinan perubahan apabila kondisi ekonomi membutuhkan penyesuaian kebijakan.
