Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-13 di Tiongkok mengeluarkan undang-undang kriptografi pada hari Sabtu yang akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2020, menurut laporan media China. Pengumuman itu muncul sehari setelah Presiden China Xi Jinping meminta negara itu untuk mengambil peluang dalam teknologi blockchain. Sementara China masih melarang perdagangan mata uang kripto dan mata uang digital nasionalnya belum menetas, kriptografi, sebagai fondasi integral dari teknologi blockchain, bisa menjadi kunci dorongan negara untuk lebih kompetitif dalam ruang blockchain. Undang-undang baru ini bertujuan untuk mengatasi tantangan peraturan dan hukum yang muncul dalam kasus-kasus penggunaan kriptografi komersial karena mereka memainkan peran yang semakin penting dalam mengembangkan ekonomi Tiongkok, menurut rancangan proposal hukum terbaru sebelum persetujuan.
Menurut proposal:
“Pedoman dan peraturan yang jelas diperlukan untuk mengevaluasi teknologi kriptografi komersial yang digunakan di bidang utama yang terkait dengan kepentingan nasional karena sistem ‘longgar’ saat ini tidak cocok untuk industri lagi.”
Kongres nasional China mengatakan undang-undang baru itu akan mendorong penelitian dan pengembangan teknologi kriptografi komersial, sambil membangun sistem regulasi standar inklusif untuk pasar. Kongres Tiongkok merilis draft proposal untuk undang-undang baru pada bulan Juli, meminta komentar publik. Proposal tersebut mencakup sejumlah masalah mulai dari seberapa kompatibel standar industri dengan sistem kriptografi internasional lainnya hingga apakah perusahaan harus secara sukarela memverifikasi kasus penggunaan komersial mereka dengan pihak berwenang. Menurut kongres Tiongkok, undang-undang baru ini juga akan mendorong upaya pendidikan nasional, seperti pameran publik, untuk mempromosikan kriptografi di antara pejabat pemerintah, perusahaan dan kelompok sosial.
